IMB dan RTRW Proyek Meikarta Belum Beres | Jelajah Nasional - Jelajah Nasional

Saturday, October 20, 2018

IMB dan RTRW Proyek Meikarta Belum Beres | Jelajah Nasional

Jelajah Nasional – Pengusutan dugaan suap dalam perizinan proyek Meikarta terus mengungkap fakta baru. Salah satunya, megaproyek tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.

Dirjen Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mengungkapkan, Maret lalu pihaknya telah mengirimkan surat kepada Pemkab Bekasi dan Meikarta. Secara garis besar, surat tersebut berisi permintaan untuk menghentikan pembangunan proyek itu. Sebab, surat izin mendirikan bangunan (IMB) belum dikantongi pihak Meikarta.

Budi menyebutkan, dari total 500 hektare (ha) lahan yang dipromosikan oleh pengembang Meikarta, baru 84 ha yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Bekasi. Menurut info yang Budi terima, pihak Meikarta menginginkan IMB induk. Artinya, satu IMB berlaku untuk banyak bangunan di kompleks perumahan yang akan dibangun. “Padahal, namanya IMB, ya harus satu per satu bangunan,” tegasnya.

IMB dan RTRW Proyek Meikarta Belum BeresBupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditetapkan tersangka terkait proyek pembangunan Meikarta (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

Selama ini, banyak pengembang yang langsung membangun tanpa menunggu terbitnya IMB. Menurut Budi, hal itu keliru. Sebab, peraturan mendirikan bangunan mencantumkan beberapa prasyarat seperti ketinggian, posisi, dan koefisien dasar bangunan. Selain itu, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pembangunan. “Ya, tentu kalau namanya prasyarat, pasti harus dipenuhi sebelum membangun,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta publik tidak bereaksi berlebihan atas kasus Meikarta. “Kalaupun ada masalah hukum, ya selesaikan saja secara hukum,” katanya.

Dia menjelaskan, jangan sampai kasus Meikarta menimbulkan sentimen negatif terhadap investor di dalam maupun luar negeri. Dia tidak ingin muncul kesan bahwa regulasi di Indonesia menyulitkan investor. Luhut berharap, dengan semakin dimatangkannya sistem online single submission (OSS), perizinan akan lebih mudah. “Sekarang OSS sudah 70 hingga 80 persen. Saya berharap dengan OSS bisa menghindari kasus-kasus semacam ini (Meikarta, Red) lagi,” terangnya.

Di bagian lain, KPK berencana memanggil bos Lippo Group James Riady sebagai saksi. Pemeriksaan itu perlu untuk mengonfirmasikan beberapa hal yang terkait dengan dugaan suap perizinan Meikarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan belum bisa memastikan jadwal pemeriksaan terhadap James. Hingga kemarin memang belum ada surat panggilan untuk James. Namun, Febri memastikan bahwa bulan ini bakal ada pemeriksaan saksi-saksi untuk dugaan suap tersebut.

“Apakah James akan diperiksa? Jawabannya iya. Rencana pemeriksaan ada. Tapi, kapannya akan disampaikan lagi. Kenapa perlu diperiksa? Karena kami perlu mengonfirmasi beberapa hal, termasuk terkait pertemuan,” tutur Febri di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, tadi malam (19/10).

Dijelaskan, pertemuan itu diikuti, antara lain, para pemberi suap, perantara, dan penerima suap. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan sembilan tersangka. Selain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, ada karyawan Lippo Henry Jasmen serta dua konsultan Lippo, yakni Fitradjaja Purnama dan Taryudi. Lalu, tersangka penerima suap adalah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaluddin, Kepala Bidang Tata Usaha Dinas PUPR Neneng Rahmi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M.B.J. Nahor, dan Kepala Dinas PMPTSP Dewi Risnawati.

Nah, James diduga mengetahui pertemuan-pertemuan tersebut. Bahkan diduga, ada pertemuan antara James dan orang-orang yang dijadikan tersangka itu sebelumnya. “Pertemuan-pertemuan yang kami duga pernah dilakukan oleh saksi-saksi dari pihak Lippo dengan bupati atau pihak-pihak lain terkait perkara ini,” ungkap Febri.

Dia membenarkan, dari penggeledahan rumah pribadi James di Kelapa Dua, Tangerang, Kamis (18/10), tidak ada satu pun barang yang disita. “Tidak ditemukan benda-benda yang terkait dengan perkara di rumah James Riady,” tegas Febri.

Sementara itu, Denny Indrayana, kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), yang mengerjakan proyek Meikarta, belum bisa berbicara banyak terkait dengan rencana pemanggilan James. “Maaf, Mas. Lagi meeting,” kata dia melalui pesan pendek.

Namun, dalam keterangan sebelumnya, Denny memastikan akan terus menghormati proses hukum yang berjalan. Pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama dengan KPK. Dia juga berterima kasih kepada tim KPK yang telah melakukan penggeledahan secara profesional dan penuh etika. “Kami juga akan tetap menghormati dan terus bekerja sama dengan KPK untuk menuntaskan proses hukum yang sekarang masih berlangsung,” jelas Denny Kamis. 

(tau/jun/c11/oni)


Artikel yang berjudul “IMB dan RTRW Proyek Meikarta Belum Beres | Jelajah Nasional” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment