Warga Diimbau Cek DPTHP - Jelajah Nasional

Thursday, October 11, 2018

Warga Diimbau Cek DPTHP

BATAM (HK) –  Untuk mengantisipasi nama dan nomor NIK ganda, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam mengimbau masyarakat agar proaktif mengecek namanya di daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP-1) di masing-masing kecamatan.

” Jika namanya belum terdaftar di DPTHP-1 tersebut, bisa mendaftarkannya di posko yang telah disediakan di tiap kecamatan,” ujar Komisioner Divisi Teknis KPU Batam Zaki Setiawan, Kamis (11/10).

Zaki mengatakan, ini dilakukan bahwasanya KPU sudah menggalakkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (#GMHP) dengan membuka posko-posko pelayanan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2019. “Oleh karena itu, posko pelayanan sudah dibuka di kantor kelurahan, kecamatan, dan di kantor KPU,” ujar Zaki menjelaskan.

Selain itu,  Zaki juga menyebutkan bagi masyarakat yang ingin memasukkan namanya di DPTHP cukup membawa fotokopi KTP elektronik Batam dan fotokopi kartu keluarga. Petugas akan langsung memasukkan nama yang bersangkutan dalam DPT.

“Warga yang belum terdaftar di DPT, boleh datang ke posko layanan GMHP agar bisa tetap berpartisipasi pada Pemilu 2019,” ungkapnya. Rencananya, posko GMHP dibuka sampai 28 Oktober 2018 mendatang. Selain melalui posko, gerakan melindungi hak pilih juga dilakukan petugas pemungutan suara dengan datang ke sejumlah RT.

Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah masih ada warga yang sudah memenuhi syarat memilih namun namanya belum tercatat di DPTHP-1. “Seperti yang terjadi di PPS Tanjung piayu Kecamatan Sei Beduk. Mereka buka posko di RW 4 dan 5 Kelurahan Tanjung Piayu dan berhasil menjaring 11 pemilih baru,” katanya.

Untuk menyosialisasikan pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019, KPU Kota Batam juga membentuk Forum Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) yang terdiri dari kodim, kejaksaan, disdukcapil, bawaslu, dan dinas pendidikan dan lainnya.
Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan pihak terus memperbaiki dan menyempurnakan data pemilih tetap hasil ( DPT) hingga bulan November 2019 mendatang. “Kita targetkan pada 15 November kita sudah rapat pleno perbaikan DPT(data pemilih tetap),” tutur Viryan Azis di Kantor Bawaslu RI, Kamis (11/10).

“Prinsipnya DPT kami sempurnakan,” kata Viryan. Viryan menuturkan, penyempurnaan data-data itu meliputi data yang tidak memenuhi syarat, data yang keliru serta data yang belum terdaftar dalam DPT. “Jadi yang punya KTP elektronik, yang merekam, yang tidak punya dokumen kependudukan kalau ada, itu akan kita data,” kata Viryan.

Diberitakan sebelumnya, Viryan menyebut ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik. “Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum ada di DPT,” tutur Viryan.

Viryan menuturkan, angka tersebut diperoleh berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KPU mengimbau masyarakat mengecek keberadaan namanya di daftar pemilih yang telah ditempelkan pada setiap kantor kelurahan.

Tertibkan APK

Sementara itu, petugas gabungan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia pengawas Kecamatan dan Satpol PP Kota Batam menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang serampangan di sepanjang jalan protokol, Kota Batam, Kamis (11/10).

Penertiban tersebut berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam No 77/PL.01.5/kpt/2171/kota Batam/X/2018 tentang lokasi pemasangan APK Pemilihan umum tahun 2019.

Penertiban APK ini berlangsung di seluruh kecamatan Kota Batam. Saat ini, spanduk dan lokasi penertiban pemasangan APK pemilihan presiden dan wakil presiden dan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten kota ada sebanyak 47 spanduk. Sedangkan untuk baliho untuk 12 Kecamatan ada 140 an titik.

Mangihut, salah seorang anggota Bawaslu Kota Batam mengatakan, jika penertiban APK seperti spanduk dan baliho ini dibagi tiga tim. Penertiban ini dilaksanakan agar APK yang dianggap liar. “Penertiban yang kami lakukan seluruh kota Batam yang dibagi dengan 3 tim yang melanggar aturan yang ada,” kata Mangihut saat dikonfirmasi melalui telepon.

Jauh sebelum melakukan penertiban, Bawaslu Kota Batam melalui Panwascam sudah melakukan imbauan berulang-ulang kepada kontestan Pemilu 2019, namun tak diindahkan sehingga Bawaslu bersama aparat gabungan melakukan penertiban.

Sementara, Parlin ketua Panwascam Kecamatan Batuaji mengatakan, kalau penertiban ini sasarannya terhadap APK yang dianggap liar. Dan sebelumnya kita sudah memantau lokasi spanduknya. Karna sebelumnya pihaknya sudah memanggil seluruh Parpol dan hal itu sudah disepakati.

Dia juga menyampaikan, calon legislatif dari parpol boleh memasang spanduk atau baliho akan tetapi harus ada logo KPU dan Bawaslu. Kemudian parpol yang memasang spanduk dan baliho harus menuruti ukuran spanduk atau baliho yang ditentukan KPU Batam.

“Sebelum penertiban APK ini, kita sudah memanggil semua parpol untuk rapat terkait pembahasan pemasangan spanduk atau baliho dengan ukuran yang ditentukan. Hal itu juga disepakati bersama seperti harus ada logo KPU dan Bawaslu kota Batam,” kata Parlin saat melakukan penertiban di Simpang Base camp, Batuaji.

Katanya lagi, sah-sah saja parpol memasang spanduk dan balihonya asalkan sudah sesuai aturan dan melaporkan titik dimana lokasinya. Jika tak melapor dianggap liar. “Untuk pemasangan Baliho yang boleh dipasang maksimal berukuran 4×7 meter. Sedangkan Spanduk yang bisa dipasang maksimal berukuran 1,5×7 meter. Dan parpol harus melapor dimana lokasi yang dipasang spanduk atau balihonya,” kata dia.

Ketika ditanya apa sanksi atau pelanggaran jika parpol tetap memasang spanduk atau baliho tak sesuai dengan aturan KPU, Parlin menyampaikan, kalau pelanggarannya masih persuasif dan apabila tetap membandel langsung dicopot.

Kemudian saat ditanya mengenai calon legislatif yang dua jabatan seperti ketua RT/RW dan LPM tersebut, Parlin juga mengakui seharusnya hal itu tak boleh terjadi. Apalagi sesuai dengan aturan Permendagri serta aturan Perwako. Oleh karna itu, terhadap caleg tersebut diwajibkan harus mengundurkan salah satu dari jabatannya.

“Sesuai dengan aturan Pemendagri serta aturan Perwako, bahwa seperti ketua perangkat RT/RW dan LPM tak boleh sama sekali jadi maju ke kursi dewan. Kemudian si calon nya harus mengundurkan salah satu dari jabatannya,” paparnya. (ded)


Artikel yang berjudul “Warga Diimbau Cek DPTHP” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment