Buat Terobosan Hukum, KPU Janji Bakal Akomodasi Pemilih Tambahan - Jelajah Nasional

Monday, December 17, 2018

Buat Terobosan Hukum, KPU Janji Bakal Akomodasi Pemilih Tambahan

Jelajah Nasional – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui, ada kelemahan dalam regulasi daftar pemilih tambahan (DPTb) Pemilu 2019. Regulasi tersebut tidak memungkinkan pemilih tambahan untuk mengajukan pindah memilih secara mendadak. Meskipun demikian, KPU berjanji mencari celah hukum agar pendaftaran pemilih tambahan secara mendadak bisa tetap diakomodasi.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, UU sejak awal memang membatasi pendaftaran DPTb. UU Pemilu tidak memberi ruang pendaftaran DPTb setelah batas waktu 17 Maret terlewati.

Yang menjadi problem adalah orang-orang yang tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit (RS). Juga, yang pindah tugas secara mendadak setelah 17 Maret, batas akhir pendaftaran DPTb. Pembatasan dilakukan untuk memberi ruang kepada KPU menyiapkan perubahan distribusi logistik. Misalnya, menentukan mana saja daerah yang surat suaranya perlu ditambah.

Buat Terobosan Hukum, KPU Janji Bakal Akomodasi Pemilih TambahanInfografis jumlah DPT setelah adanya DPTHP 2 (Kokoh Praba/Jelajah Nasional)

Karena itu, saat ini pihaknya akan membahas problem tersebut. Khususnya, mencari celah hukum untuk bisa memfasilitasi pemilih yang pindah setelah batas waktu H-30. “Prinsipnya, setiap orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus dilindungi untuk dapat menggunakan hak pilih,” lanjut alumnus SMAN 9 Surabaya itu.

Untuk itu, harus dibuatkan dasar hukum. Bila peraturan KPU sudah memberi ruang, tinggal dibuatkan petunjuk teknis. Namun, bila tidak ada ruang, KPU akan merevisi PKPU dan membuat terobosan hukum. Dengan begitu, pemilih yang pindah setelah H-30 masih bisa difasilitasi untuk masuk DPTb.

Komisioner KPU Viryan Azis menjelaskan, konsep DPTb pada Pemilu 2019 berbeda dengan 2014. Pada 2014, istilah DPTb digunakan untuk pemilih yang tidak tercatat di DPT. “Kalau sekarang, namanya DPK (daftar pemilih khusus, Red),” terangnya. Sebagaimana DPTb 2014, pemilih yang tercatat di DPK 2019 hanya bisa menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS) sekitar domisilinya pada pukul 12.00-13.00.

Adapun istilah DPTb pada Pemilu 2019 digunakan untuk pemilih yang tercatat di DPT, tapi mengajukan pindah lokasi memilih. Pada 2014, istilahnya adalah pemilih pindahan. Perbedaannya, pada 2014, nama yang bersangkutan tidak dicoret dari DPT di tempat asal. Sedangkan pada 2019, bila ada pemilih yang mengajukan pindah, namanya dicoret dari DPT tempat asal. Waktu satu bulan digunakan untuk memperbaiki DPT.

Di sisi lain, polemik kotak dan bilik suara berbahan karton kedap air belum juga usai. Lini masa media sosial masih penuh dengan kontroversi penggunaan bahan tersebut untuk logistik pemilu. Meskipun demikian, KPU memastikan bahwa kotak dan bilik suara berbahan karton tetap dipakai. Selain fungsinya sama, biayanya lebih murah.

(byu/c11/oni)


Artikel yang berjudul “Buat Terobosan Hukum, KPU Janji Bakal Akomodasi Pemilih Tambahan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment