Kemenag Luncurkan Kartu Nikah, Sempat Disentil KPK - Jelajah Nasional

Thursday, December 20, 2018

Kemenag Luncurkan Kartu Nikah, Sempat Disentil KPK

Jelajah Nasional – Kementerian Agama membuat gebrakan menarik. November kemarin, mereka meluncurkan kartu nikah beserta aplikasi sistem informasi manajemen nikah (Simkah). Simkah sendiri dirancang terkoneksi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kemenkeu.

Awal kemunculan kartu nikah ini sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Mayoritas berpendapat, kartu yang didesain
seukuran KTP atau kartu ATM itu bisa lebih memudahkan. Namun, kritik justru sempat datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK mengingatkan Kemenag sebagai penyelenggara agar berhati-hati dengan indikasi korupsi. Mendengar hal itu, Menteri Agama Lukman
Hakim Saifuddin pun geram dan membantahnya. Menurutnya, sebuah institusi negara seharusnya tidak mengomentari terlebih lagi sampai
menuding program yang sedang gencar dijalankan pemerintah.

Kemenag Luncurkan Kartu Nikah, Sempat Disentil KPK

“Sekarang pertanyaan saya, apakah KPK memiliki indikasi kuat terjadinya korupsi dalam hal kartu nikah? Kalau iya, maka itu domain
mereka. Tapi kalau tidak, pertanyaan saya kemudian kepada publik, etiskah sebuah instansi, institusi negara tidak hanya mengomentari,
tapi menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap program yang sedang gencar-gencarnya kita lakukan di Kementerian Agama?” tegas Lukman
kala itu.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, kartu nikah kini sudah mulai didistribusikan ke beberapa daerah di Indonesia melalui KUA di
provinsi terdekat, misalnya DKI Jakarta dan daerah sekitar Pulau Jawa. Pasangan yang baru menikah bulan ini bisa mendapatkan kartu
tersebut.

“Nanti tahun depan kami akan cetak lagi. Pasutri yang sudah menikah pun bisa mendapatkannya di Kemenag atau KUA setempat,” jelas dia.

Lukman menyebut, maraknya kasus pemalsuan buku nikah menjadi salah satu faktor utama urgensinya. Selain itu, kartu nikah sangat diperlukan untuk mempermudah aktivitas masyarakat.

“Persoalan banyak pemalsuan buku nikah. Kedua, sebagian warga negara kita kesulitan ketika transaksi di dunia perbankan atau berurusan dengan notaris yang mewajibkan menunjukkan buku nikah, sementara buku nikah tidak mudah untuk dibawa-bawa. Juga hotel syariah dan sebagainya,” papar dia.

Hingga akhir 2018, Kemenag menargetkan sebanyak 1 juta kartu yang diterima masyarakat. Adapun jumlah kartu yang didistribusikan ke
daerah berbeda-beda.

Sementara, Direktur KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Moehsen merinci, hal tersebut tergantung jumlah peristiwa nikah yang terjadi di lokasi setiap tahunnya. Menurutnya, data pernikahan terus bergerak setiap hari.

“Saya kasih contoh saja, daerah yang paling jauh, misal di Aceh itu dapat 10 ribu, Sumatera Utara dapat 36 ribu, Jogja 15 ribu, Jawa
Tengah 135 ribu, Jakarta ada 150 ribu, Jawa Barat 150 ribu. Jumlah peristiwanya lah kira-kira,” sebut dia.

Moehsen juga menegaskan bahwa kartu nikah bukanlah pengganti buku nikah. Kartu nikah digunakan agar pasutri lebih praktis ketika
mengurus sesuatu dokumen atau lainnya. “Buku nikah tetap ada sebagai dokumen legal pernikahan,” ujar dia.

(ce1/yes/JPC)


Artikel yang berjudul “Kemenag Luncurkan Kartu Nikah, Sempat Disentil KPK” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment