KPK Dalami OTT Pejabat PUPR dengan Proyek Air Minum Tanggap Bencana - Jelajah Nasional

Friday, December 28, 2018

KPK Dalami OTT Pejabat PUPR dengan Proyek Air Minum Tanggap Bencana

Jelajah Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami adanya keterkaitan kasus dugaan suap pejabat kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) dengan sejumlah proyek pemyediaan air minum tanggap bencana berbagai daerah di Indonesia. Ihwal adanya hal ini dikatakan juru bicara KPK Febri Diansyah.

“Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana,” kata Febri, Sabtu (29/12).

Kendati demikian, Febri mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah pendalaman yang dilakukan pihaknya termasuk pembangunan infrastruktur pengadaan air minum tanggap bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Gedung KPKIlustrasi: Gedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/Jelajah Nasional)

“Saya belum bisa konfirmasi secara spesifik, apakah termasuk proyek di Donggala atau Palu. Tapi kami sedang mengidentifikasi hal tersebut,” jelas Febri.

Yang pasti kata Febri, ada banyak proyek air minum yang dikerjakan Kementerian PUPR saat ini. Sehingga, tim penyidik butuh waktu untuk menelisik proyek di daerah mana saja.

“Ada beberapa proyek penyediaan air minum yang dibangun di sejumlah daerah dan kami juga ada fee proyek yang kemudian diserahkan pada sejumlah pejabat di PUPR yang jumlahnya variatif,” jelasnya.

“Saya belum bisa konfirmasi secara spesifik daerah-daerahnya tapi proyek SPAM ini memang dianggarkan dan diproses di tahun 2018 ini setidaknya itu di beberapa daerah, itu yang sedang kami dalami,” imbuhnya.

Menurutnya, kasus ini diduga bukan transaksi pertama yang terjadi. Oleh karena itu, tim penyidik akan memaksimalkan waktu pemeriksaan awal 1x 24 jam sebelum menetapkan status hukum bagi para pihak yang diamankan.

“Kami menduga ini bukan transaksi pertama, terkait fee proyek air minum yang dikelola Kementerian PUPR,” tukasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terkait sistem pengelolaan air minum (SPAM). Dari operasi senyap tersebut, pihaknya mengamankan total 20 orang. Mereka terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR.

Tim KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai senilai Rp 500 juta dan USD 25.000, serta satu kardus berisi uang yang belum diketahui jumlahnya, sebab masih proses penghitungan.

(ipp/JPC)


Artikel yang berjudul “KPK Dalami OTT Pejabat PUPR dengan Proyek Air Minum Tanggap Bencana” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment