Solidaritas di Sidang Paripurna DPR RI Menyerukan Penghentian Penindasan Terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok - Jelajah Nasional

Monday, December 17, 2018

Solidaritas di Sidang Paripurna DPR RI Menyerukan Penghentian Penindasan Terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok

Jelajah Nasional- Sejumlah anggota DPR RI mengecam keras penindasan yang dialami oleh muslim etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok. Pada forum tertinggi di sidang paripurna ini, sejumlah anggota DPR menyerukan dihentikannya penindasan terhadap Muslim Uighur.

Sebagaimana diketahui, penindasan ini dilakukan oleh rezim Komunis Tiongkok yang telah berlangsung sejak lama.

Hal demikian disampaikan oleh anggota DPR RI ini saat Sidang Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Sidang paripurna ini dipimpin oleh dua pimpinan DPR RI, yakni Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto. 

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto saat memimpin rapat paripurna DPR RI, Kamis 13 Desember 2018 (TV Parlemen)

Adapun pihak pemerintah yang hadir mewakili Presiden RI pada rapat paripurna ini adalah Menteri Pertahanan RI, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu dan Wakil Menteri Luar Negeri AM.Fachir.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Syarief Abdullah Alkadrie menyerukan kepada pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah yang dialami oleh Muslim Uighur di Tiongkok terkait pelanggaran HAM.

BACA JUGA : Dua Leluhur “Kamp Pendidikan Ulang” Xinjiang

Menurut anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat ini, Indonesia sebagai negara yang bersahabat, berprinsip politik bebas dan aktif serta anggota OKI (organisasi Konfrensi Islam) agar turut serta menghentikan penindasan yang dialami Muslim Uighur.  

Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Syarief Al-Kadrie

“Pemerintah agar melakukan langkah-langkah supaya hal-hal ini cepat dihentikan, tidak terjadi lagi di belahan bumi yang melanggar HAM,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta dari Fraksi PKS menegaskan bahwa saat ini muslim suku Uighur di Xinjiang, Tiongkok mengalami perlakukan pelanggaran terhadap hak asasi, keyakinnan dan kebudayaan mereka.

BACA JUGA :  Horor Kecanggihan Teknologi yang Menggiring Komunis Tiongkok Jadi Kediktatoran Distopia Digital

Sukamta kemudian menyayangkan, tidak melihat satu pun berita terkait reaksi dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, dia berharap DPR RI segera berkomunikasi dengan pemerintah RI agar memberikan respon secukupnya.

BACA JUGA : Kesaksian Etnis Uighur yang Lolos dari “Kamp Pendidikan Ulang” di Xinjiang

Apalagi, tambah Sukamta, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, diharapkan bisa menolong dan membantu terhadap umat Islam di Tiongkok. Menurut Sukamta, jumlah umat Islam di Tiongkok mencapai 60 juta jiwa. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok semestinya menghormat HAM muslim Uighur.

“Mereka (Uighur) mendapatkan perlakuan yang melanggar kebudayaannya, hak asasi manusianya dan keyakinannya, kami berharap pemerintah China bisa menghormati keyakinan itu,” harapnya.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKS Al-Muzammil Yusuf menyatakan bahwa berdasarkan berita terakhir sejak Agustus dan hingga saat ini, Komite HAM PBB menyatakan telah terjadi penahanan di kamp konsentrasi terhadap satu juta muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok.

Menurut Muzammil, muslim suku Uighur di Tiongkok ditahan tanpa melalui proses hukum. Bahkan, rezim komunis Tiongkok mengharuskan Muslim Uighur mengganti nama Islam mereka. Lebih parah lagi, muslimah Uighur dilarang mengenakan busana Muslimah.

BACA JUGA : Kamp Konsentrasi NAZI Versi Lain di Xinjiang

Lebih rinci pada kesempatan itu, menjelaskan bahwa Muslim Uighur diharuskan meneriakkan slogan pro komunisme. Tak hanya itu, muslim Uighur mengalami tindakan kekerasan dan penyiksaan di kamp konsentrasi. Lebih lagi, muslim Uighur yang menggelar kegiatan keagamaan selalu dicurigai.

Atas dasar demikian, Muzammil menegaskan, berdasrkan perintah Konstitusi RI dalam pembukaan UUD RI, agar pemerintah Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Al-Muzammil Yusuf

Oleh karena itu, melalui forum tertinggi DPR RI ini, Muzammil meminta kepada Kementerian Luar Negeri agar memberikan klarifikasi tentang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meminta penjelasan kepada pemerintahan Tiongkok atau Kedubes RRT di Indonesia tentang peristiwa yang dialami muslim Uighur.

“Pada kesempatan ini, kami secara resmi menyatakan, meminta Kemenlu untuk memberikan keterangan tertulis kepada DPR RI dan seluruh anggota, karena ini forum tertinggi dan yang berhak tak hanya seluruh komisi tapi seluruh anggota DPR RI untuk mengetahuinya, demikian permintaanya,” harapnya. (asr)

Video Rekomendasi :

Atau anda menyukai ini :


Artikel yang berjudul “Solidaritas di Sidang Paripurna DPR RI Menyerukan Penghentian Penindasan Terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment