TGPF Harus Bertanggung Jawab Kepada Presiden - Jelajah Nasional

Saturday, December 22, 2018

TGPF Harus Bertanggung Jawab Kepada Presiden

Jelajah Nasional- Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan dianggap tidak bertaji. Sebab, Komnas HAM merekomendasikan agar pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) dilakukan dan diawasi Kapolri. Sedangkan presiden hanya memastikan pembentukan TGPF tersebut.

Selain kepada Polri dan presiden, rekomendasi itu juga ditujukan kepada KPK. Komisi antirasuah tersebut diminta menempuh langkah hukum dengan konstruksi obstruction of justice atau menghalangi penyelidikan.

Sandrayati Moniaga, ketua tim pemantau Komnas HAM untuk kasus Novel, menuturkan bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan ada pada Polri. Itulah salah satu alasan kenapa pihaknya memberikan rekomendasi kepada kepolisian untuk membentuk TGPF. Dia masih yakin polisi bisa menyelesaikan kasus yang belum terpecahkan selama 619 hari itu. Yang perlu dilakukan hanya penguatan. “Kalau (TGPF, Red) dibentuk oleh presiden dan tidak ditindaklanjuti oleh Polri, ya tidak ada gunanya,” kata Sandrayati di kantor Komnas HAM kemarin (21/12).

Soal Kasus Novel, WP KPK: TGPF Harus Bertanggung Jawab Kepada PresidenNovel Baswedan, penyidik KPK yang menjadi korban penyiraman air keras. Sampai kini kasusnya belum terbongkar siapa pelakunya. (Dery Ridwansah/Jelajah Nasional)

Komisioner Komnas HAM tersebut menyampaikan, setiap kepala lembaga negara bisa membentuk TGPF. Karena itu, pihaknya merekomendasikan pembentukan tim tersebut kepada Kapolri. “Pertama, karena (kasus Novel Baswedan) ini pro-justitia,” ungkap Sandra kepada Jawa Pos. Alasan berikutnya, presiden bisa tetap mengawasi TGPF sesuai rekomendasi tim.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan resminya tidak sependapat jika pembentukan TGPF dilakukan Kapolri. Dia juga tidak setuju jika TGPF berada di bawah Kapolri. Seharusnya, menurut dia, TGPF dibentuk presiden. “TGPF juga harus bersifat independen serta bertanggung jawab langsung dan hanya kepada presiden RI,” jelas Yudi.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menuturkan, seharusnya jiwa TGPF itu dikembangkan di Komnas HAM. “Bukan malah lempar-lemparan ke institusi. Hasil Komnas HAM seharusnya ditingkatkan jadi penyelidikan yang lebih serius,” ujar mantan Koordinator KontraS itu.

Dia menyatakan, rekomendasi agar Kapolri membentuk TGPF membuat kasus itu seolah jalan di tempat. “Muter aja di situ. Nggak ada terobosan nih Komnas HAM. Takut dan bingung kayaknya.” 

(jun/syn/c10/oni)


Artikel yang berjudul “TGPF Harus Bertanggung Jawab Kepada Presiden” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment