10 Saran KPK untuk Pelaksanaan Debat Capres-cawapres - Jelajah Nasional

Thursday, January 3, 2019

10 Saran KPK untuk Pelaksanaan Debat Capres-cawapres

Jelajah Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan tidak terlibat sebagai salah satu panelis dalam debat capres-cawapres. Ketidakterlibatan itu karena mempertimbangkan independensi lembaga antirasuah tersebut.

Kendati demikian, dalam pelaksanaan debat capres-cawapres pada Pilpres 2019, lembaga superbodi tersebut memberikan sejumlah saran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saran tersebut meliputi 10 poin.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, pihaknya masih mempertimbangkan aspek risiko terhadap independensi KPK, jika ikut terlibat sebagai salah satu panelis di acara debat capres-cawapres.

10 Saran KPK untuk Pelaksanaan Debat Capres-cawapresJubir KPK Febri Diansyah (Dery Ridwansah/Jelajah Nasional)

“Pempertimbangan sebagaimana yang diatur di UU nomor 30 Tahun 2002. Kalau hadir bagaimana? Kalau tidak hadir seperti apa,” ujar kepada awak media, Kamis (3/1).

Lebih lanjut mantan aktivis ICW ini menjelaskan, meski begitu pihaknya memberikan rekomendasi kepada KPU. Rekomendasi itu memuat 10 poin penting.

“Terdapat sekitar 10 poin yang kami pandang perlu dibahas dan kami harap dapat menjadi perhatian kita semua. Khususnya bagi para calon presiden atau wakil presiden,” jelasnya.

Kesepuluh poin tersebut, pertama, memperkuat landasan hukum pemberantasan korupsi ke depan melalui perubahan UU Tipikor sesuai standar internasional sebagaimana UNCAC yang telah kita sahkan melalui UU No. 7 tahun 2006.

Kedua, Strategi pemberantasan korupsi dan fenomena korupsi pada sektor penegakan hukum. Termasuk perhatian terhadap reformasi secara serius terhadap instansi penegak hukum.

Ketiga, maraknya korupsi perizinan, khususnya perizinan sumber daya alam (SDA). Izin SDA itu meliputi tambang, hutan, perkebunan dan perikanan. Semuanya harus memperhatikan segala dampak yang sangat merugikan masyarakat dan lingkungan.

Keempat,strategi untuk melakukan penyelamatan pendapatan negara. Hal itu meliputi perpajakan-bea cukai, royalti tambang, hutan, kebun, perikanan. Kelima, fenomena korupsi pada pengadaan infrastuktur besar dan pengadaan barang-jasa pemerintah.

“Keenam, korupsi yang berhubungan dengan subsidi dan bantuan social, Korupsi untuk pengisian jabatan promosi-mutasi di kementerian/ lembaga negara. Ketujuh, perihal Pemda terutama untuk perbaikan sistem penggajian yang rasional dan tunggal untuk seluruh penyelenggara negara dan pegawai negeri (one salary sistem). “Kedelapan dibahas juga mengenai pengaturan tentang pembatasan transaksi tunai,” sebut Febri.

Sembilan, dukungan secara institusional terhadap KPK untuk memperkuat kantor regional KPK. Sepuluh, rasionalisasi kelembagaan pemerintah yang tumpang tindih.

Menurut Febri, jika 10 poin tersebut dibahas dan menjadi konsern bersama para pimpinan bangsa, maka hadir atau tidaknya KPK dalam debat capres-cawapres tidak akan mengurangi substansinya. “Ini sifatnya konsep dalam pemberantasan korupsi nanti bisa berkurang, bisa bertambah. Nanti akan disampaikan lebih lanjut pada KPU,” pungkasnya.

(ipp/JPC)


Artikel yang berjudul “10 Saran KPK untuk Pelaksanaan Debat Capres-cawapres” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment