Korupsi Politik Jadi Hambatan Pertumbuhan IPK Indonesia - Jelajah Nasional

Monday, January 28, 2019

Korupsi Politik Jadi Hambatan Pertumbuhan IPK Indonesia

Jelajah Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Transparency Internasional Indonesia (TII) hari ini Selasa (29/1) akan meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2018. Penyampaian IPK dengan tema ‘Korupsi dan Krisis Demokrasi’ ini akan dihadiri langsung Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, Sekjen TII Dadang Tri Sasongko, dan Menteri Bappenas, Bambang PS Brodjo Negoro.

Terkait adanya penyampaian CPI ini, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, konsep peluncuran IPK tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. “Sekarang dilakukan di KPK sebagai bentuk kolaborasi masyarakat sipil dan negara dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata Febri ketika dikonfirmasi Jelajah Nasional, Selasa (29/1).

Selain itu, dari diskusi awal yang KPK lakukan dengan TII, munculnya fenomena ancaman terhadap lembaga-lembaga antikorupsi dari pelaku-pelaku korupsi atau kekuasaan yang terganggu ketika pemberantasan korupsi dilakukan, juga menjadi latar belakang kenapa pemilihan tempat peluncuran dilakukan di KPK.

Febri DiansyahJuru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/ Jelajah Nasional)

“Tema tahun ini adalah ‘Korupsi dan Krisis Demokrasi’. Kami belum tahu berapa indeks IPK Indonesia tahun 2018 ini. Namun dari diskusi yang dilakukan kemarin Senin (27/1), TII menemukan fenomena global, dimana korupsi politik masih menjadi hambatan serius pertumbuhan CPI,” papar Febri.

Selain itu, pada prinsipnya ketika kita bicara demokrasi termasuk bagaimana kesejahteraan terdistribusi dengan adil pada rakyat, pemerintah yang benar-benar bersih menjadi prasyarat bagi demokrasi yang sehat.

“Satu hal yang juga berbahaya dalam konteks korupsi politik adalah ketika institusi dan mekanisme politik dikuasai segelintir orang yang mendapatkannya melalui suap terhadap politisi. Padahal institusi politik yang sehat justru menjadi perangkat utama dalam demokrasi,” tukas Febri.

Untuk diketahui, pada 2017 silam, skor IPK Indonesia mengalami stagnasi. Dari skor tertinggi 100, Indonesia berada pada skor 37. Dengan skor tersebut, maka Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei di seluruh dunia.

Skor 37 ini sama dengan skor yang didapat Indonesia pada 2016 silam. Dengan skor ini, posisi Indonesia masih berada di urutan ke-90. Skor 37 ini sama perolahannya dengan negara lain yang ikut disurvei, antara lain Brazil, Kolumbia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia.

Terdapat empat sumber data yang menyumbang kenaikan IPK, antara lain World Economic Forum, Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index, dan lMD World Competitiveness Yearbook.

Editor           : Kuswandi

Reporter      : Intan Piliang


Artikel yang berjudul “Korupsi Politik Jadi Hambatan Pertumbuhan IPK Indonesia” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment