Sistem Politik Bisa Picu Korupsi - Jelajah Nasional

Tuesday, January 29, 2019

Sistem Politik Bisa Picu Korupsi

Jelajah Nasional – Transparency International Indonesia (TII) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan Corruption Perception Index (CPI) alias Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2018 kemarin (29/1). Hasilnya, skor Indonesia naik tipis, dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada tahun lalu.

Praktik korupsi dalam sistem politik menjadi salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian agar skor IPK naik. Sekjen TII Dadang Trisasongko menyampaikan, korupsi yang berhubungan langsung dengan dunia politik disebabkan beberapa hal. Salah satunya sistem politik yang memicu terjadinya korupsi.

“Transaksi di dunia gelap nggak ada yang pernah tahu. Itu yang harus dipikirkan bagaimana mencegahnya,” terang dia seusai pemaparan di Gedung Merah Putih KPK kemarin.

Sistem Politik Bisa Picu KorupsiWakil Ketua KPK Laode M. Syarif didampingi Jubir KPK Febri Diansyah. (Dery Ridwansah/Jelajah Nasional)

Konflik kepentingan antara pejabat politik dan keluarga atau kerabat dekat juga kerap menjadi masalah yang membuat korupsi kian rumit. Dadang mencontohkan korupsi e-KTP yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto. ”Tidak ada instrumen hukum (Indonesia yang bisa) mencegah konflik kepentingan,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menuturkan, korupsi yang melibatkan pejabat politik memang banyak. Buktinya, KPK berkali-kali menangkap bupati, wali kota, gubernur, serta pimpinan dan anggota dewan di daerah maupun di level pusat. Total mencapai 337 orang. Padahal, KPK sudah melakukan berbagai upaya agar pejabat politik tidak terseret korupsi. Sayang, belum semua pejabat politik patuh.

Dia mencontohkan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). ”Jakarta yang betul-betul barometer Indonesia, tidak satu pun melaporkan LHKPN,” ungkapnya.

Lebih jauh, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyampaikan, persoalan korupsi harus diselesaikan dari akarnya.

Ke depan, pemerintah berusaha agar hal itu tidak lagi terjadi. Langkah awal adalah membikin sistem berbasis elektronik dan online. ”Baik pengadaan maupun perizinan,” imbuhnya. 

Editor           : Ilham Safutra

Reporter      : (syn/c5/oni)


Artikel yang berjudul “Sistem Politik Bisa Picu Korupsi” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment