Jokowi: Remisi Susrama Bisa Dibatalkan - Jelajah Nasional

Saturday, February 2, 2019

Jokowi: Remisi Susrama Bisa Dibatalkan

Jelajah Nasional – Keputusan presiden (keppres) yang memberikan ampunan kepada I Nyoman Susrama, otak pembunuhan wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, bukan keputusan final. Jika ada kekeliruan, keppres tersebut bisa direvisi. Bahkan, hukuman penjara seumur hidup Susrama bisa dikembalikan.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara silaturahmi dan audiensi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. Jokowi mengaku sudah memerintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly untuk meneliti ulang remisi Susrama. “Ini masih dalam kajian kembali. Lima hari lalu saya sudah perintahkan Menkum HAM,” tegas Jokowi.

Dia mengatakan, saat ini Kemenkum HAM bersama pihak lapas tengah mendalami masalah tersebut. Dari hasil kajian ulang itu, kata Jokowi, sangat mungkin hukuman terhadap Susrama dikembalikan. “Dengan catatan, rasa keadilan masyarakat, juga saran-saran serta masukan dari masyarakat,” tegasnya. Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga memerintahkan agar remisi segera dibatalkan jika memang memungkinkan. “Jika dimungkinkan ya sudah. Segera disiapkan. Gitu saja,” katanya.

Jokowi: Remisi Susrama Bisa DibatalkanPresiden Jokowi didampingi Dirut Jawa Pos Koran Leak Kustiya dan Pemred Jawa Pos Abdul Rokhim saat berkunjung ke Graha Pena, Surabaya. (DITA SURENDRA/JAWA POS)

Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan Keppres 29/2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara. Dalam keppres tersebut, nama Susrama termasuk salah seorang yang diampuni. Hukumannya diubah dari penjara seumur hidup menjadi pidana sementara (20 tahun). Keputusan tersebut memancing reaksi keras dari para pegiat pers di tanah air. Mereka mendesak Jokowi membatalkan remisi tersebut.

Sementara itu, keputusan Jokowi mengkaji ulang remisi Susrama mendapat respons positif dari Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan. “Tentu kami sangat menyambut baik. Berarti aspirasi kita didengarkan. Tinggal kita tunggu dan kawal saja realisasinya,” ucap Abdul kemarin. Dia kembali menegaskan, pembunuhan terhadap Prabangsa merupakan ancaman bagi kebebasan pers. Sebab, Prabangsa dibunuh secara sadis karena karya jurnalistiknya. “Kasus ini langka, tidak lazim terjadi di negara kita,” ujar wartawan senior Tempo itu.

Jokowi sebagai pemegang puncak kekuasaan, kata Abdul, harus melakukan koreksi secara internal. Memang, remisi merupakan hak narapidana. Namun, pemerintah harus memikirkan dampak dari keluarnya remisi. Sebab, hukum harus memberikan rasa adil bagi rakyat.

Dirjen Pas Klarifikasi di Bali

Jawa Pos Radar Bali melaporkan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami kemarin mendatangi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali. Puguh menyatakan bahwa tuntutan masyarakat agar remisi Susrama dicabut akan dikaji ulang. “Saya datang ke sini (Bali) juga atas perintah Pak Menteri (hukum dan HAM) langsung, agar masalah ini segera diselesaikan,” ujar Puguh di hadapan anggota Solidaritas Jurnalis Bali (SJB).

Dalam pertemuan 50 menit itu, Puguh menyebut bahwa peluang pencabutan remisi Susrama masih sangat terbuka. Syaratnya, SJB membuat surat keberatan yang ditujukan kepada Jokowi, ditembuskan kepada Kemenkum HAM, Dirjen Pas, serta Kakanwil Hukum dan HAM Bali. Surat keberatan itulah yang akan dijadikan salah satu dasar untuk melakukan kajian ulang.

Puguh menambahkan, aturan lain yang bisa dijadikan dasar kajian ulang remisi adalah UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU itu memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atas keputusan pemerintah. “Makin cepat surat dibuat semakin bagus. Ini agar kami segera masuk ke proses pengkajian ulang sehingga secepatnya kami teruskan ke menteri,” ungkapnya.

SJB pun sudah menyiapkan surat keberatan yang ditujukan kepada Jokowi. Selain itu, diserahkan pula surat keberatan yang dibuat AA Sagung Mas Prihantini, istri mendiang Prabangsa. Surat yang ditulis tangan oleh Sagung Mas itu menyatakan keberatan atas remisi kepada Susrama.

Puguh menegaskan, polemik remisi harus segera diselesaikan karena banyak agenda besar yang dihadapi Kemenkum HAM. Puguh datang ke Bali karena Sabtu malam Yasonna berangkat ke Wina, Austria. Sebelum Yasonna berangkat ke Austria, Puguh harus segera menyampaikan hasil pertemuan dan surat keberatan itu.

“Pak Menteri juga tidak bisa tidur karena masalah remisi Susrama ini. Sampai saya disuruh langsung ke Bali,” katanya. Menurut Puguh, keberatan terhadap remisi juga memiliki batas waktu. Karena itu, sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan.

Terkait munculnya nama Susrama di antara 115 nama yang men­dapat remisi, Puguh mengakui bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM tidak melakukan profiling atau melihat profil satu per satu narapidana (napi). Sebab, di Indonesia ada 179 ribu napi yang ingin mendapat remisi.

Puguh mengakui, pihaknya kurang cermat melihat profil napi. Yang luput dari perhatian Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Susrama adalah dalang pembunuh Prabangsa, jurnalis yang sedang melakukan tugasnya. Bahkan, kasus pembunuhan Prabangsa menjadi perhatian publik. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Maklum, dari delapan kasus pembunuhan wartawan di Indonesia, hanya kasus Prabangsa yang terungkap. “Jadi, kealpaan kami di pusat tidak melakukan profiling satu per satu napi (yang mengajukan remisi, Red),” tuturnya.

Puguh mengatakan, pada 2014 Susrama sudah mengusulkan remisi, tapi ditunda oleh Yasonna. Sebab, Susrama baru menjalani hukuman lima tahun. Yasonna mensyaratkan pada jajarannya bahwa remisi bisa diberikan kepada orang yang setidaknya sudah menjalani hukuman 10 tahun dengan sisa masa hukuman maksimal 15 tahun dan umurnya lebih dari 50 tahun.

Dalam pengusulan remisi napi, Dirjen Pas percaya sepenuhnya kepada unit pelaksana teknis (UPT) yang ada di daerah. Mulai rutan, lapas, hingga kantor wilayah. Sebanyak 115 nama yang mendapat remisi merupakan napi perkara pidana umum (pidum).

Ditanya soal peluang kajian pencabutan remisi Susrama, Puguh mengaku tidak berani memastikan. Yang terpenting, kata dia, harus ada surat keberatan dari kelompok masyarakat dengan alasan pembatalan remisi yang bisa diterima. “Keberatan dari ma­syarakat ini menjadi aspek dasar yang luput sehingga kami tidak bisa memahami secara holistik, sekali lagi tidak ada pemikiran kami menghambat. Kami hanya melihat aspek yang bersangkutan berkelakuan baik,” tuturnya.

Surat keberatan dan masifnya tuntutan masyarakat, terutama insan pers seluruh Indonesia, bisa dijadikan dasar Kemenkum HAM mengusulkan kepada presiden untuk mencabut remisi. “Kajian pencabutan remisi ini khusus kasus Susrama. Sebelumnya belum ada remisi dicabut atau dibatalkan,” terangnya.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa secara prosedur, pemberian remisi Susrama sudah benar. Khusus syarat harus ada tanggapan keluarga korban sebelum mengajukan remisi, Puguh menyatakan bahwa syarat itu sudah dicabut. Alasannya, tidak ada keluarga korban yang mau memaafkan pelaku. Jika syarat itu tidak dicabut, remisi tidak akan pernah jalan.

Nah, ketika remisi tidak jalan, itu menjadi permasalahan tersendiri di dalam penjara. Napi menjadi enggan berbuat baik karena merasa percuma tidak akan mendapat remisi. Karena itu, syarat tanggapan keluarga korban akhirnya dihapus. Syarat yang dipakai hanya laporan dari TPP tingkat rutan/lapas, kanwil, dan Ditjen Pas. “Yang kami lakukan sudah benar dan sesuai prosedur. Tapi, karena ada keberatan dari masyarakat dan keluarga korban, kami melakukan kajian ulang,” tegasnya.

Puguh juga menyatakan, protes terhadap remisi Susrama itu juga jadi momentum bagi Kemenkum HAM untuk lebih berhati-hati dalam pemberian remisi. 

Editor           : Ilham Safutra

Reporter      : (ris/han/san/pit/c10/oni)


Artikel yang berjudul “Jokowi: Remisi Susrama Bisa Dibatalkan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment