Apa yang Disembunyikan Sehingga Tak Laporkan Harta Kekayaannya? - Jelajah Nasional

Saturday, March 2, 2019

Apa yang Disembunyikan Sehingga Tak Laporkan Harta Kekayaannya?

Jelajah Nasional – Kepatuhan para pihak penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya masih rendah. Berdasarkan data KPK per 25 Februari 2019 menunjukkan, baru sekitar 58 ribu penyelenggara negara yang menyetor LHKPN ke lembaga antirasuah. Jumlah itu, dikatakan KPK, baru sekitar 17,8 persen dari keseluruhan wajib lapor LHKPN yaitu sebanyak 329.142 penyelenggara negara di seluruh Indonesia. Padahal batas waktu penyerahan LHKPN adalah 31 Maret 2019. 

Menanggapi hal tersebut, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk dihapus saja. Ketika ditelisik dalam laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perlaporan LHKPN pejabat negara, ternyata Fadli tak patuh melaporkan harta kekayaannya. Terakhir dia melaporkan hartanya pada 28 November 2014 dengan total Rp 29,8 miliar.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan perihal pelaporan LHKPN, kewajiban lapor LHKPN bagi pejabat juga berangkat dari kesadaran dan rasa tanggung jawab penyelenggara negara pada publik.

Gedung KPKIlustrasi: Gedung KPK (Dery Ridwansyah/Jelajah Nasional)

Adapun, UU yang dimaksud yaitu Undang-Undang 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dia juga menjelaskan, kewajiban menyetor LHKPN ke KPK setiap tahun diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Karena masyarakat punya hak juga untuk mengetahui kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang diberikan jabatan dan memiliki kewenangan,” kata Febri saat dikonfirmasi, Sabtu (2/2).

“Apalagi untuk orang-orang yang mewakili rakyat di legislatif,” imbuhnya.

Dia pun menyinggung taatnya penyelenggara negara dalam melapor hartanya menunjukkan keterbukaan kekayaannya—bahwa pihak tersebut memang tidak terindikasi korupsi.

“Namun misal, jika ada peningkatan kekayaan yang tidak wajar maka hal tersebut akan menjadi pertanyaan, dari mana uang didapatkan,” tuturnya.

Febri pun berharap pejabat negara tidak menerima penghasilan yang tidak sah. Sebab lembaga antirasuah bisa mendeteksi peningkatan kekayaan yang tidak wajar dari LHKPN yang sebelumnya sempat dilaporkan.

“Diharapkan para pejabat tak melakukan korupsi atau menerima penghasilan yang tidak sah, sehingga kekayaan yang dimiliki tersebut wajar dan dapat terjelaskan dengan baik,” ujarnya.

“Jadi, wajar muncul pertanyaan, apa yang disembunyikan oleh para pejabat sehingga tidak melaporkan kekayaannya?” tambahnya.

Karena itulah, tambah dia, demi menjujung prinsip transparansi dan akuntabilitas pada publik, pihaknya sudah sangat mempermudah pelaporan melalui e-LHKPN yang kapan pun bisa diakses dan diperbaiki harta kekayaannya. “KPK mencoba membuat sistem semudah mungkin untuk proses pelaporan LHKPN,” pungkasnya.

Editor           : Kuswandi

Reporter      : Intan Piliang

Copy Editor : Fersita Felicia Facette


Artikel yang berjudul “Apa yang Disembunyikan Sehingga Tak Laporkan Harta Kekayaannya?” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment