Fadli Zon Minta LHKPN Dihapus, Fikchar: Tidak Masuk Akal - Jelajah Nasional

Saturday, March 2, 2019

Fadli Zon Minta LHKPN Dihapus, Fikchar: Tidak Masuk Akal

Jelajah Nasional – Pakar hukum pidana Abdul Fikchar Hadjar ikut angkat suara terkait pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Adapun, pernyataan Politikus Gerindra ini pun yaitu mempertanyakan dasar hukum dan meminta dihapusnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) karena sudah ada pelaporan pajak.

Fikchar mempertanyakan apa alasan Fadli meminta agar LHKPN dihapus. Padahal, berdasarkan undang undang 28/1999 sudah jelas diterangkan. Undang-undang itu mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sementara kewajiban LHKPN disetor ke KPK setiap tahun diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Fadli tidak mau mengisi LHKPN karena alasan itu (sudah lapor pajak) tidak masuk akal,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (2/3).

Abdul Fikchar HadjarPakar hukum pidana Abdul Fikchar Hadjar (Ricardo/JPNN/Jawa Pos Group)

Dia menilai pajak itu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan bersifat privat. Sementara LHKPN itu kewajiban bagi setiap penyelenggara. Padahal, Fadli merupakan salah satu penyelenggara negara yang menduduki jabatan penting sebagai wakil rakyat.

“Penyelenggara negara yang saya maksud level tertentu (minimal eselon 3, bahkan di kementrian keuangan seluruh eselon (1 hingga 5 plus fungsional) terkena kewajiban mengisi dan melaporkan LHKPN,” jelasnya.

“Dua duanya masih mengikat berdasarkan undang-undang,” imbuhnya.

Pakar hukum ini juga menambahkan, rasio LHKPN ialah sebagai bentuk kontrol terhadap kenaikan harta kekayaan pejabat maupun penyelenggara negara. Jadi, kata dia, jika seorang penyelenggara negara enggan melaporkan, maka terkesan tak ingin dikontrol pemerintah.

“Apa kekayaan itu wajar atau justru tak wajar, LHKPN ini akan menjadi dasar penuntutan terhadap penyelenggara negara yang korupsi,” imbuhnya.

“Kalo Fadli tidak mau mengisi LHKPN karena alasan pajak. Berarti penyelenggara negara yang tidak mau dikontrol,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap perkembangan tingkat kepatuhan menyetorkan LHKPN berdasarkan data per 25 Februari 2019. Data KPK menunjukkan, dari 329.142 penyelenggara negara yang wajib lapor, hanya 58.598 orang yang sudah melaporkan LHKPN atau setara 17,80 persen. Sementara, sebanyak 270.544 orang belum melaporkan LHKPN.

Dari total wajib lapor yang sudah melaporkan, yang paling rendah adalah wajib lapor dari DPR. Dari 524 wajib lapor, baru 7,63 persen atau 40 wajib lapor yang sudah melaporkan LHKPN-nya.

Editor           : Kuswandi

Reporter      : Intan Piliang


Artikel yang berjudul “Fadli Zon Minta LHKPN Dihapus, Fikchar: Tidak Masuk Akal” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment