Nyoblos Bisa Pakai Suket - Jelajah Nasional

Thursday, March 28, 2019

Nyoblos Bisa Pakai Suket

Jelajah Nasional – Warga yang belum mencetak e-KTP tetap boleh menyalurkan aspirasinya dalam pemilu 17 April mendatang. Kemarin (28/3) Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan uji materi undang-undang pemilu.

Salah satu hasilnya, warga diperbolehkan datang ke TPS untuk mencoblos berbekal surat keterangan (suket) perekaman e-KTP yang diterbitkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat.

Setidaknya empat di antara lima petitum yang diajukan pemohon, yakni Titi Anggraini dan Hadar Nafis Gumay dkk, dikabulkan sebagian oleh MK. Namun, hanya tiga yang dicantumkan dalam amar putusan tersebut.

Nyoblos Bisa Pakai SuketKetua KPU Arief Budiman (dua dari kanan) bersama Direktur Perludem Titi Anggraeni. (Miftahulhayat/Jawa Pos)

Yakni, soal syarat e-KTP, penambahan waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan (DPTb), serta penambahan waktu penghitungan suara di TPS. Sementara itu, pembentukan TPS berbasis DPTb masuk dalam pertimbangan putusan.

Dalam hal syarat e-KTP bagi pemilih non-daftar pemilih tetap (DPT), MK memandang sudah tepat. Kepemilikan e-KTP memang harus menjadi syarat menggunakan hak pilih apabila seseorang tidak terdaftar dalam DPT. Sebab, e-KTP saat ini diposisikan sebagai identitas resmi bagi setiap penduduk.

“Identitas selain KTP elektronik tidak dapat disamakan dengan KTP elektronik,” terang hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Namun, di sisi lain, proses urusan kependudukan oleh pemerintah daerah terus berlangsung. Akibatnya, belum semua warga negara yang mempunyai hak pilih memiliki e-KTP. Kondisi tersebut bisa merugikan warga negara yang mempunyai hak pilih.

Karena itu, syarat tersebut tidak bisa diberlakukan dengan kaku. MK berpendapat, agar hak pilih warga negara tetap dapat dilindungi dan dilayani, syarat dokumen lain bisa diberlakukan. “Berupa surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil,” jelas Palguna.

Meski demikian, ada aturan penggunaan suket. Yakni, dokumen itu harus digunakan di TPS yang berdekatan dengan domisili pemegang suket. Mereka boleh mencoblos pukul 12.00-13.00. Mereka adalah warga yang tercantum dalam daftar pemilih khusus (DPK).

Dalam hal batas waktu pindah memilih, menurut MK, aturan H-30 pemungutan suara sudah rasional. Dengan pembatasan jangka waktu itu, penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk menyiapkan kebutuhan logistik pemilu.

Bila tidak diatur, bisa timbul kerawanan ketika jumlah pemilih yang pindah begitu besar dan menumpuk di daerah tertentu. Hak pilih mereka justru tidak akan bisa dipenuhi.

Namun, MK memandang masih ada sejumlah pemilih yang akan terhambat oleh aturan tersebut. “Tidak ada yang dapat memperkirakan kapan seseorang akan mengalami sakit, bermasalah secara hukum sehingga ditahan, atau ditimpa bencana alam,” ungkap Aswanto, hakim konstitusi yang lain, ketika membacakan putusan.

Kondisi itu bisa saja menimpa pemilih menjelang hari pemungutan suara sehingga yang bersangkutan harus pindah memilih.

Atas dasar itu, MK menyatakan, batas waktu H-30 tersebut masih bisa dikecualikan bagi beberapa jenis pemilih. Mereka masih bisa mengurus pindah memilih, tetapi hanya sampai H-7 pemungutan suara.

MK menyebutkan, ada empat jenis pemilih yang bisa dikecualikan. Pertama, pemilih yang sakit sehingga harus pindah memilih. Misalnya, pasien di RS. Kedua, pemilih yang ditahan di rutan/lapas menjelang pemungutan suara. Ketiga, pemilih yang menjadi korban bencana alam. Keempat, pemilih yang bertugas saat pemungutan suara berlangsung.

Salah satu contohnya, wartawan yang mendapat tugas meliput proses pemungutan dan penghitungan suara. Di luar empat kategori itu, pembatasan pindah memilih H-30 pemungutan suara tetap berlaku sehingga mereka tak lagi punya kesempatan.

Mengenai pembentukan TPS berbasis DPTb, MK memberikan penegasan penafsiran terhadap UU Pemilu. Menurut MK, DPTb sesungguhnya bukanlah data pemilih baru. DPTb adalah data pemilih dalam DPT yang karena keadaan tertentu harus pindah memilih ke TPS lain.

“Dengan demikian, DPTb sesungguhnya adalah data pemilih yang menjadi bagian tidak terpisah dari DPT,” jelas hakim konstitusi Saldi Isra.

Menurut dia, mahkamah memahami semangat pemohon untuk melindungi hak pilih para pemilih DPTb. Karena itu, bila berdasar data pemilih dalam DPT dan DPTb memang dibutuhkan penambahan TPS, KPU bisa membentuk TPS tambahan sesuai dengan data DPTb.

Meski demikian, MK meminta KPU berhati-hati dalam membentuk TPS tambahan itu. KPU harus mempertimbangkan kebutuhan pemenuhan dan pelayanan hak pilih serta jumlah pemilih dalam DPTb.

Sementara itu, dalam hal penambahan waktu penghitungan suara, menurut MK, memang ada potensi tidak cukup waktu. Khususnya bila penghitungan harus dipaksakan selesai pada hari pemungutan suara atau pukul 24.00.

Pemilu kali ini dilaksanakan secara serentak dan melibatkan lima surat suara. Meski KPU sudah mengurangi jumlah pemilih dari 500 menjadi 300 per TPS, potensi tersebut masih ada. Apalagi, jumlah parpol bertambah. Selain itu, dokumen pemungutan dan penghitungan suara lebih kompleks. Belum lagi kapasitas anggota KPPS yang mungkin berbeda-beda antara satu tempat dan tempat lainnya.

Karena itu, MK memutuskan bahwa penambahan waktu dimungkinkan untuk dilakukan. “Sepanjang proses penghitungan dilakukan secara tidak terputus,” lanjut Saldi. Penambahan waktu juga dibatasi maksimal 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara alias pukul 12.00.

KPU Bikin Rumusan Pelaksanaan Putusan

Ketua KPU Arief Budiman memastikan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti putusan MK. Namun, dia meminta waktu untuk membuat rumusan eksekusinya. “Beberapa hal teknis sudah diatur dalam Peraturan KPU,” terangnya seusai sidang. Yang terpenting adalah sosialisasi kepada seluruh jajaran dan masyarakat.

Jangan sampai, misalnya, penyelenggara pemilu atau masyarakat salah paham dan menganggap pendaftaran DPTb dibuka secara umum lagi. Padahal, pendaftaran DPTb itu hanya dibuka untuk pemilih dalam kondisi khusus. Peserta pemilu juga harus paham akan putusan MK sehingga di kemudian hari tidak terjadi perdebatan.

Mengenai pendirian TPS berbasis DPTb, Arief menyatakan, pada prinsipnya, KPU akan mengutamakan distribusi pemilih semaksimal-maksimalnya ke TPS yang ada. “Kecuali jumlahnya kemudian tidak mampu ditampung atau melampaui batas maksimal yang kami tentukan, baru didirikan TPS,” lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu.

Misalnya, pemilih di lapas. Bila jumlahnya mencapai ribuan, tidak mungkin para tahanan tersebut didistribusikan ke TPS di dekitar lapas. KPU akan membentuk TPS di lapas dan rutan sesuai dengan jumlah penghuni yang memiliki hak pilih.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyambut positif putusan MK. “Ini mendorong orang untuk melakukan perekaman (e-KTP),” terangnya saat dikonfirmasi kemarin.

Karena itu, bagaimanapun warga tetap harus proaktif untuk mengajukan perekaman. Sebab, selama ini pihaknya sudah berupaya maksimal dalam jemput bola perekaman e-KTP.

Saat ini sisa penduduk yang belum merekam data e-KTP hanya berada di kisaran 2 persen. “Yang 2 persen ini harus proaktif,” lanjutnya. Apalagi, saat ini mereka bisa dilayani dengan cepat. Dalam waktu 24 jam setelah perekaman, Zudan memberikan garansi e-KTP sudah selesai dicetak. Dengan begitu, suket tidak banyak diperlukan. 

Editor           : Ilham Safutra

Reporter      : (byu/c17/c5/git)


Artikel yang berjudul “Nyoblos Bisa Pakai Suket” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment