Sikap KLHK dan Kemenperin pada Kebijakan Kantong Plastik Berbayar - Jelajah Nasional

Sunday, March 3, 2019

Sikap KLHK dan Kemenperin pada Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Jelajah Nasional – Program kantong plastik tidak gratis (KPTG) yang diinisiatori Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) ternyata belum diketahui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengungkapkan belum mendapat pemberitahuan resmi dari Aprindo.

“Kami tidak tahu secara detail. Tapi, yang KLHK kedepankan bukan terminologi plastik berbayar, tetapi kurangi penggunaan plastik sekali pakai,” ucap Vivien kepada Jawa Pos kemarin (3/3). Menurut dia, apa yang ingin dicapai KLHK berbeda dengan konsep Aprindo. Plastik berbayar lebih terkait dengan bisnis. Sedangkan upaya mengurangi penggunaan plastik bertujuan mengurangi beban sampah plastik sekali pakai yang dibuang ke lingkungan.

Sebenarnya pada 2016 KLHK pernah menginisiatori program kantong plastik berbayar. Namun, dengan prinsip pengurangan beban sampah yang dibuang ke lingkungan tersebut, kegiatan kantong plastik berbayar itu tidak diteruskan. Vivien menambahkan, KLHK saat ini menyusun rancangan peraturan menteri LHK terkait dengan pengurangan sampah plastik dari kantong belanja plastik sekali pakai.

Sikap KLHK dan Kemenperin pada Kebijakan Kantong Plastik BerbayarPetugas kasir di minimarket mengemas belanja konsumennya dengan kantong plastik. (Miftahulhayat/Jawa Pos)

Konsep yang dibuat adalah pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Alternatif lainnya adalah tetap menggunakan kantong belanja, tetapi yang mudah terurai ke lingkungan seperti yang berasal dari nabati. ”Peraturan akan keluar tahun ini,” terang Vivien.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik (Inaplas) Suhat Miyarso menyebut bahwa masalah terkait plastik berakar pada pengelolaan sampah yang belum tepat. Antisipasinya, lanjut Suhat, seharusnya menggalakkan pengelolaan sampah, bukan pembatasan atau bahkan pelarangan penggunaan plastik. Menurut Suhat, industri plastik melibatkan banyak industri kecil dan menengah. Pembatasan itu bisa membuat roda industri di sana mandek.

Sebagai alternatif, pihaknya sudah menyarankan pemerintah untuk mengelola sampah dengan cara manajemen sampah zero (Masaro). Dengan Masaro, sampah plastik, termasuk kresek, dikumpulkan di tiap kelurahan dan kecamatan untuk diolah menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah. “Limbah plastik bisa digunakan sebagai bahan bakar motor, minyak tanah, dan campuran aspal,” ujarnya kemarin (3/3).

Pembatasan penggunaan kantong plastik juga dikhawatirkan mengganggu industri daur ulang plastik (DUP). Secara fundamental ekonomi, lanjut Suhat, rantai industri daur ulang dapat menyerap tenaga kerja cukup besar yang secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Jika pemilahan sampah dilakukan secara tepat, akan memudahkan proses daur ulang,” tambahnya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai KPTG tidak efektif. Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Ahmad menyatakan, seharusnya larangan memakai kantong plastik bisa lebih tegas. Tentu, upaya tersebut harus didukung pemerintah daerah setempat. Daerah perkotaan menjadi perhatian. Sebab, kebutuhan penduduk terhadap plastik besar. Apalagi, harga yang ditetapkan terbilang masih terjangkau. “Ibaratnya, daripada repot, mending keluar uang sedikit untuk beli kantong plastik,” ujarnya.

Selain itu, aturan tersebut seharusnya diikuti dengan penggantian kantong plastik ramah lingkungan. Namun, Ahmad menyadari penerapannya tidak mudah. Harus mengedukasi masyarakat lebih dulu. “Sehingga lambat laun masyarakat terbiasa untuk membawa kantong sendiri dari rumah. Kalau tidak, ya risiko,” ucapnya.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta pelaku industri nasional membuat terobosan untuk membantu menangani permasalahan sampah nasional. Salah satunya dengan menggiatkan program daur ulang plastik untuk digunakan kembali sebagai bahan baku kemasan.

Direktur Industri Kimia Hilir Ditjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin Taufiq Bawazier mengatakan, kebutuhan plastik sebagai bahan baku industri mencapai 5,6 juta ton per tahun. Sebanyak 2,3 juta ton sudah dipenuhi industri plastik nasional. Lalu, 1,67 juta ton dipenuhi dari impor bijih plastik virgin. Selain itu, sebanyak 435.000 ton dipenuhi dari impor limbah plastik non-B3. “Baru 1,1 juta ton plastik yang bisa dipenuhi industri daur ulang,” ujar Taufiq.

Tahun ini penerimaan cukai plastik dalam APBN 2019 dipatok Rp 500 miliar. Angka tersebut sama dengan target penerimaan cukai plastik pada 2018. Taufik menjelaskan, solusi penanganan sampah plastik sudah terdapat dalam UU 18/2018 tentang Sampah. UU itu mengatur berbagai kewajiban pemda dan kementerian atau lembaga terkait untuk mengelola sampah.

“Dengan melakukan pengelolaan sampah yang baik, sampah plastik yang jumlahnya 16 persen dari total sampah dapat diolah kembali dan dimanfaatkan menjadi energi listrik, pupuk, dan bahan baku scrap industri recycling plastik,” terangnya. 

Editor           : Ilham Safutra

Reporter      : (tau/han/agf/c17)


Artikel yang berjudul “Sikap KLHK dan Kemenperin pada Kebijakan Kantong Plastik Berbayar” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment