Meski Berdalih Kerja Sama Bisnis, Walhi Khawatir Indonesia Tak Lolos dari Jeratan Utang Proyek OBOR Tiongkok - Jelajah Nasional

Monday, April 29, 2019

Meski Berdalih Kerja Sama Bisnis, Walhi Khawatir Indonesia Tak Lolos dari Jeratan Utang Proyek OBOR Tiongkok

Jelajah Nasional. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang merupakan sebuah organisasi lingkungan hidup independen menyatakan masih ragu Indonesia bakalan lolos dari jebakan utang dari proyek One Belt One Road atau OBOR Tiongkok.

Pemerintah Indonesia dengan Tiongkok telah resmi menandatangani kesepakatan proyek  OBOR dalam forum yang dilaksanakan pada tanggal 25-28 April 2019 di Beijing. Pertemuan yang sama sebelumnya juga dihadiri oleh pemerintah  pada Mei 2017.

Rombongan delegasi pemerintah Indonesia hadir dipimpin oleh wakil presiden Jusuf Kalla yang mewakili Presiden Joko Widodo. JK didampingi oleh Menteri koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri luar negeri Retno Marsudi, Menteri Ristek M.Nasir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong.

Koordinator Kampanye Walhi, Edu Rakhman mengatakan pihaknya tak mau terjebak pada istilah skema goverment to government (G to G) atau skema business to business (B to B) yang dilontarkan oleh pemerintah. 

“Persoalannya, pemerintah mengklaim kita tak akan terjebak dengan persoalan utang, sebenarnya berbicara terjebak atau tidak dalam skema utang, memang utang Indonesia saat ini cukup bertambah,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Walhi, Jalan Tegal Parang Nomor 14, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019) yang juga disiarkan secara live di channel Yotubenya.

Data  terakhir yang dirilis oleh Bank Indonesia melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) April 2019, menunjukkan  status terakhir posisi utang luar  negeri pada Februari 2019 dari Pemerintah Tiongkok sebesar USD 17,7 Miliar atau setara dengan Rp 248,4 Triliun dengan kurs 14.000. Lebih spesifik dikelola Pemerintah sebesar Rp 22,8 Triliun dan Swasta sebesar Rp 225,6 Triliun. Sebagai catatan bahwa untuk BUMN  masuk  kategori swasta dalam catatan utang Indonesia.

Menurut Walhi, walaupun G to G atau B  to B tapi faktanya didominasi oleh BUMN. Maka akan tetap menjadi tanggungjawab Negara dan pasti menjadi Beban Rakyat Indonesia.

“Jadi artinya pemerintah ikut andil dalam bidang pertumbuhan utang swasta di Indonesia,” kritiknya.

Edu merinci sebenarnya sejak dahulu sudah terjadi dengan skema mendorong swasta untuk kemudian mengelola utang. Oleh karena itu, isu Business to Bussines yang kerap digembor-gemborkan bukanlah suatu hal yang baru.

Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Menko Maritim, Luhut B. Pandjaitan mengatakan Indonesia bisa terhindar dari apa yang disebut sebagai jebakan utang OBOR.  Luhut mengakui ada yang memperingati debt trap. Luhut mengatakan tidak melakukan perjanjian G to G tapi Skema B to B yang diklaim sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan utang. 

Senada dengan Edu, Manajer Kampanye dan Iklim Walhi, Yuyun Harmono mengatakan berbagai macam kritikan terkait proyek sudah muncul sejak pertama kali diluncurkan pada 2013 silam, salah satunya adalah jeratan hutang luar negeri seperti di Afrika maupun di Asia Selatan.

Yuyun mencontohkan seperti Sri Lanka yang mana tak mampu membayar utang. Hingga kemudian pada akhirnya harus mengadaikan pelabuhan Hambantota mereka yang mana sebagian besar dijual ke Tiongkok.

Bahkan, proyek-proyek tersebut dinilai tidak ramah terhadap lingkungan. Walaupun sebenarnya ada tekanan secara global untuk meninggal proyek-proyek itu seperti PLTU dan tambang batu bara. 

Menurut Yuyun, hal yang menjadi perhatian Walhi bahwa jebakan utang adalah kenyataan yang dialami negara-negara lain. Dibandingkan kondisi saat ini, Indonesia pada faktualnya Indonesia sudah masuk dalam kerangka utang. Sehingga, kata Yuyun, atas dalih dengan B to B adalah persoalan problematik. Pasalnya, investasi selama ini yang melibatkan utang luar negeri sektor B to B selalu dijamin oleh pemerintah.

Walhi mencatat, Pada tahun 2017, tiga bank Tiongkok antara lain, China Contruction Bank, ICBC dan Bank of China termasuk dalam 10 Bank di dunia yang  paling buruk karena membiayai energi fosil.

Total pembiayaan tambang batu bara pada tahun 2015-2017 masing-masing adalah China Contruction Bank: USD 12.608 Juta, ICBC: USD 9.464 Juta, BoC:  USD 8.215 Juta. Sedangkan total Pembiayaan PLTU Batubara masing-masing bank adalah  ICBC: USD 13.463 Juta, China Contruction Bank: USD 13.264 Juta, BoC: USD 9.064 Juta.

Selain itu dari 28 Proyek senilai Rp 1.296 Triliun yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia untuk didanai dalam kerangka OBOR juga masih terdapat proyek-proyek listrik energi kotor batubara antara lain: PLTU batubara berkapasitas 1.000 Mw Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), Tanah Kuning, Mangkupadi di Kalimantan Utara. PLTU batubara berkapasitas 2×350 Mw di Celukan Bawang, Bali. PLTU Mulut Tambang Kalselteng 3 berkapasitas 2×100 Mw dan Kalselteng 4 berkapasitas 2×100 Mw, Kalimantan Tengah.

Berikut rincian proyek OBOR di Indonesia yang dihimpun Walhi :

Proyek di Sumatera Utara

1.Pelabuhan hub dan kawasan industri internasional Kuala Tanjung

2.Kawasan industri Sei Mangkei

3.Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sei Mangkei berkapasitas 250 megawatt (Mw)

4.Kemitraan strategis (strategic partnership) Bandara Internasional Kualanamu

 Proyek di Kalimantan Utara

1.Kawasan industri dan pelabuhan internasional Tanah Kuning

2.Zona ekonomi terpadu Indonesia Strategis Industri (ISI) Tanah Kuning

3.Taman indsutri ASK Gezhouba Tanah Kuning, Mangkupadi

4.Infrastruktur kawasan industri dan fasilitas publik Tanah Kuning

Kawasan Industri

5.Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning

6.SEB-KPP-state grid integrated solution: Mentarang Induk & Kabama Induk HEP’s

7.Kayan hydro energy, Kabupaten Bulungan

8.Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sembakung, Distrik Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan

9.PLTU batubara berkapasitas 1.000 Mw Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), Tanah Kuning, Mangkupadi

10.Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Idehei & Gezhouba, Sungai Kayan dan Sungai Bahau

11.PT Prime Steel Indonesia, Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan

12.Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Dimetyl Ether (DME), Tanah Kuning, Mangkupadi, Kabupaten Bulungan

13.Proyek kluster alumunium PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), Tanah Kuning

Proyek di Sulawesi Utara

1.Kawasan pariwisata Likupang, Tanjung Pulisan, Minahasa Utara

2.Kawasan industri Bitung

Proyek di Bali

1.Taman teknologi Pulau Kura-Kura

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan delapan proyek di luar empat koridor prioritas tersebut, meliputi:

1.Coal Fired Power Plant (CFPP) berkapasitas 2×350 Mw di Celukan Bawang, Bali

2.Pembangkit listrik skala menengah di berbagai lokasi di Pulau Jawa

3.Mine mouth Coal Fired Power Plant (CFPP) Kalselteng 3 berkapasitas 2×100 Mw dan Kalselteng 4 berkapasitas 2×100 Mw, Kalimantan Tengah

4.Pembangunan gedung Signature Tower

5.Kawasan ekonomi khusus Indonesia-Tiongkok di Jonggol, Jawa Barat

6.Kawasan industri terpadu Ketapang

7.Pengentasan kemiskinan dan penanaman kembali kelapa sawit

8.Kolaborasi internasional Meikarta Indonesia-Tiongkok

(asr)

Video Rekomendasi : 

Atau Simak Ini : 


Artikel yang berjudul “Meski Berdalih Kerja Sama Bisnis, Walhi Khawatir Indonesia Tak Lolos dari Jeratan Utang Proyek OBOR Tiongkok” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment