Respons Kementerian BUMN Saat KPK Tetapkan Dirut PLN Tersangka Korupsi - Jelajah Nasional

Tuesday, April 23, 2019

Respons Kementerian BUMN Saat KPK Tetapkan Dirut PLN Tersangka Korupsi

Jelajah Nasional – Direktur Utama PLN Sofyan Basir resmi menyandang status sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus suap proyek kerjasama PLTU Riau-1 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, kasus ini sudah menjerat mantan anggota DPR Eni Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum mengeluarkan komentar terhadap penetapan tersangka salah satu direktur utama yang ada di bawah kendalinya ini.

Namun, Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro menegaskan Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi oleh Dirut PT PLN (Persero) sebagaimana yang disampaikan oleh KPK ke Media Selasa sore (23/4).

Respons Kementerian BUMN Saat KPK Tetapkan Dirut PLN Tersangka Korupsi
Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir (kanan), KPK menetapkan Sofyan sebagai tersangka dalam kasus Korupsi PLTU Riau-1 (Intan Piliang/Jelajah Nasional)

“Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN terus meminta agar semua kegiatan BUMN terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Kementerian BUMN akan dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum,” ungkap Imam kepada wartawan, Selasa (23/4).

Selanjutnya, Imam menyebut bahwa Kementerian BUMN meminta manajemen PLN untuk tetap melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

“Kementerian BUMN menghormati azas praduga tak berasalah, dan bersama PT PLN (persero) siap bekerjasama dengan KPK dalam menangani kasus ini,” tambahnya.

Penetapan tersangka tersebut menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dilakukan setelah pihaknya menemukan bukti kuat keterlibatan Sofyan dalam rasuah yang berasal dari operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain (Dirut PLN Sofyan Basir) dalam kasus suap PLTU Riau-1 ini,” jelas Saut.

KPK menduga, Sofyan bersama-sama atau membantu Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR RI dan kawan-kawan menerima hadiah dan janji dari pengusaha bernama Johannes Budisutrisno Kotjo.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Uji Sukma Medianti


Artikel yang berjudul “Respons Kementerian BUMN Saat KPK Tetapkan Dirut PLN Tersangka Korupsi” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment