Walhi Waswas Proyek OBOR Komunis Tiongkok di Indonesia Berdampak Merusak Lingkungan dan Potensi Bermasalah - Jelajah Nasional

Monday, April 29, 2019

Walhi Waswas Proyek OBOR Komunis Tiongkok di Indonesia Berdampak Merusak Lingkungan dan Potensi Bermasalah

Jelajah Nasional. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang merupakan sebuah organisasi lingkungan hidup independen menyatakan mengkritik proyek One Belt One Road atau OBOR Tingkok yang dikhawatirkan merusak lingkungan.

Pemerintah Indonesia dengan Tiongkok telah resmi menandatangani kesepakatan proyek  OBOR dalam forum yang dilaksanakan pada tanggal 25-28 April 2019 di Beijing. Pertemuan yang sama sebelumnya juga dihadiri oleh pemerintah  pada Mei 2017.

Rombongan delegasi pemerintah Indonesia hadir dipimpin oleh wakil presiden Jusuf Kalla yang mewakili Presiden Joko Widodo. JK didampingi oleh Menteri koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri luar negeri Retno Marsudi, Menteri Ristek M.Nasir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong.

Koordinator Kampanye Walhi, Edo Rakhman mengkritik proyek OBOR koridor 3+1 dengan ditambah Bali. Istilah yang dimaksud yakni Sumatra Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara serta ditambah Bali.  

Menurut Edo, peranan 4 provinsi ini secara geografis akan memudahkan bagian utara untuk jalur distribusi karena wilayah utara sangat dekat ke Tiongkok untuk jalur distribusi. Meski demikian, Walhi mengimbau pemerintah Indonesia seharusnya memperjelas transparansi persoalan serta uji kelayakan proyek-proyek yang digarap OBOR Tiongkok.

Walhi mencontohkan tentang salah satu proyek yang dibangun di Kalimantan utara yakni PLTU batubara berkapasitas 1.000 Mw Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), Tanah Kuning, Mangkupadi.

Menko Maritim, Luhut Pandjaitan (kedua kiri) menyaksikan penandatanganan kerja sama oleh Deputi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin (Dok Menko Kemaritiman)

Berdasarkan studi Walhi, sekitar 80 persen responden di masyarakat Tanah Kuning justru tak mengetahui soal proyek tersebut. Bahkan, masyarakat tak tahu menahu di mana lokasinya, berapa luasnya dan apa saja yang terjadi di proyek itu.

Oleh karena itu, Edo mengungkapkan kekhawatiran potensi masalah yang dikhawatirkan terjadi di kemudian hari.  Edo waswas, ketika proyek-proyek itu sudah disetujui dan dana sudah dikucurkan tapi kemudian proses pelaksanaannya menuai konflik. Salah satu faktornya adalah dikhawatrikan secara tiba-tiba proyek tersebut langsung berdiri begitu saja di atas lahan warga.

“Kalau ini bukan menjadi yang diperhatikan oleh pemerintah, pasti mendapatkan kendala mengenai proyek-proyek itu, apalagi kemudian kita dikaitkan OBOR dengan proyek strategis nasional tidak ada jalan lain, tak ada kata mundur oleh pemerintah,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Walhi, Jalan Tegal Parang Nomor 14, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019) yang juga disiarkan secara live di channel Yotubenya.

Edo mengungkapkan kekhawatiran akan mengorbankan masyarakat yang berada di tingkatan bawah. Apalagi, belum diketahui bagaimana kepedulian proyek-proyek itu terhadap dampak sosial dan lingkungan.  

Lebih tegas, Walhi mengimbau kepada pemerintah tak semena-mena menetapkan proyek strategis nasional di atas sebuah ruang tapi kemudian tidak disosialisasikan kepada publik. Hal demikian dikarenakan  masyarakat yang berada di tingkatan bawah berhak mengetahui  dampak dan manfaatnya bagi kehidupan mereka.

“Poin yang dikerjakan oleh pemerintah tak semata-mata menegosiasikan dan melakukan lobi untuk menjual atau mensukseskan proyek ini tapi secara persiapan justru menuai persoalan,” ungkapnya.  

Sementara Manajer Kampanye dan Iklim Walhi, Yuyun Harmono mengkritik proyek-proyek OBOR tak memiliki korelasi dengan pengurangan emisi dan tidak ramah lingkungan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan energi kotor batubara.

Keempat proyek PLTU yang ditawarkan proyek OBOR antara lain PLTU Tanah Kuning-Mangkupadi di Kalimantan Utara, dua PLTU Mulut Tambang di Kalimantan Selatan dan Tenggara, serta Coal Fired Power Plant (CFPP) berkapasitas 2×350 Mw di Celukan Bawang, Bali.

Walhi mengungkapkan bank-bank Tiongkok yang ikut andil seperti China Construction Bank, ICBC, Bank of China yang termasuk tiga besar bank-bank yang di dunia kemudian membiayai tambang-tambang batu bara dan PLTU batu bara. Oleh karena itu, bagi Walhi, kritik terhadap proyek OBOR sangat mendasar soal  dampak terhadap lingkungan.

Menurut Yuyun, pemerintah harusnya tidak menawarkan proyek-proyek itu karena tidak memenuhi syarat ramah lingkungan. Bahkan, Yuyun mengimbau pemerintah lebih memiliki sensitivitas terhadap lingkungan hidup.

Yuyun mengungkapkan, meskipun ada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ditawarkan, tapi harus dilihat azas kemanfaatan bagi masyarakat dan melalui proses yang benar.

“Dari pembelajaran yang kami lakukan di Sumut terkait PLTA Batang Toru misalnya proses yang dilakukan tak benar seperti konsultasi kepada masyarakat dan amdal yang dipalsukan, terus kemudian dampak kegempaan dan harus yang ditanggung oleh masyarakat di hulu proyek,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, PLTA Batang Toru di Sumatera Utara yang didanai oleh Bank of China, ternyata tidak melalui proses yang benar seperti konsultasi kepada masyarakat dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang dipalsukan.

PLTA Batang Toru yang prakarsai oleh PT. NSHE (North Sumatra Hydro Energy). Menurut Walhi, proyek ini tidak memberikan keuntungan yang sama atau “mutual benefit” untuk kedua belah pihak sebagaimana dijanjikan oleh pemerintahan Tiongkok.

Sebelumnya, Walhi khawatir apabila PLTA Batang Toru  dilanjutkan, proyek ini bisa dipastikan akan memusnahkan rimba terakhir Sumatra dan kekayaan ekosistem Batang Toru yang merupakan sumber mata pencaharian komunitas lokal dan rumah untuk beberapa flora fauna yang hampir punah.

Menurut Walhi, Proyek ini juga merupakan “lonceng kematian” terhadap orangutan Tapanuli yang baru diidentifikasi pada 2017 lalu. Kini hanya tersisa kurang dari 800 individu.

Selain itu, akan ada pengurangan debit air sepanjang kurang lebih 12 KM dari bendungan hingga power house. Debit air dari bendungan yang semula 52,6 m3/detik menjadi 2,5 m3/detik dan akan menjadi 6,8m3/detik bila mendapatkan tambahan dari anak sungai disekitar sungai hingga ke titik power house. Pengurangan debit air yang sangat signifkan ini akan mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. (asr)

Video Rekomendasi : 


Artikel yang berjudul “Walhi Waswas Proyek OBOR Komunis Tiongkok di Indonesia Berdampak Merusak Lingkungan dan Potensi Bermasalah” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment